SUARAMALANG.COM, Nasional – Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia. Untuk sementara, kursi Wakil Presiden Republik Indonesia mengalami kekosongan.
Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan jabatan wakil presiden kosong sejak Gibran menyampaikan pengunduran dirinya pada Kamis (12/11/2026). Gibran sebelumnya menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
MPR kini harus menindaklanjuti kekosongan tersebut melalui mekanisme konstitusional. Lantas, berapa lama Indonesia boleh tidak memiliki wakil presiden? Apakah pemerintahan tetap berjalan normal tanpa pendamping presiden?
UUD 1945 Batasi Kekosongan Jabatan Wapres Maksimal 60 Hari
Konstitusi sebenarnya sudah mengantisipasi kemungkinan kosongnya jabatan wakil presiden sebelum masa jabatan berakhir.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan itu mewajibkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden pengganti paling lambat 60 hari.
Presiden mengusulkan dua calon untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya, MPR menentukan satu nama melalui mekanisme pemilihan dalam sidang.
Dengan demikian, Indonesia tidak perlu menggelar pemilihan presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Pengisian jabatan cukup mengikuti prosedur khusus yang sudah tersedia dalam konstitusi.
Ketentuan tersebut juga berlaku ketika kekosongan terjadi karena wakil presiden mengundurkan diri. Mekanisme ini berbeda dari proses pemakzulan yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Siapa yang Menggantikan Tugas Wakil Presiden?
Pertanyaan lain muncul mengenai pembagian tugas pemerintahan selama kursi wakil presiden kosong.
Dalam sistem presidensial Indonesia, presiden tetap memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Karena itu, pengunduran diri wakil presiden tidak otomatis membuat pemerintahan kehilangan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
Presiden tetap menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pelaksanaan tugas pemerintahan tetap melibatkan para menteri sesuai bidang masing-masing.
Namun, tidak ada ketentuan yang secara otomatis menunjuk seorang menteri sebagai pengganti wakil presiden ketika jabatan tersebut kosong.
Situasinya berbeda apabila presiden dan wakil presiden sama-sama berhalangan secara bersamaan. Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 mengatur Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan menjalankan tugas kepresidenan secara bersama-sama.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi membedakan kekosongan jabatan wakil presiden dengan kondisi ketika presiden dan wakil presiden sama-sama tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Bagaimana Proses Memilih Wapres Pengganti Gibran?
Setelah menerima surat pengunduran diri, MPR perlu menjalankan tahapan pengisian jabatan yang kosong.
Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam proses tersebut. Sebab, konstitusi memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR.
Selanjutnya, MPR menggelar sidang untuk memilih salah satu calon. Proses tersebut harus selesai dalam batas waktu yang ditetapkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahannya.
Dengan mekanisme tersebut, pengisian kursi wakil presiden tidak bergantung pada penyelenggaraan pemilu baru. MPR memiliki kewenangan memilih pengganti berdasarkan dua nama yang diajukan presiden.
Pengunduran Diri Gibran Mengubah Arah Proses Politik
Pengunduran diri Gibran juga mengubah arah dinamika politik di DPR. Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Usulan tersebut berkaitan dengan desakan pemakzulan Gibran di tengah polemik persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.
Namun, DPR membatalkan rapat paripurna yang semula dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026). Agenda tersebut sebelumnya berkaitan dengan tindak lanjut usulan Hak Menyatakan Pendapat.
Dengan pengunduran diri Gibran, perhatian kini beralih pada proses pengisian jabatan wakil presiden. MPR harus memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan konstitusi.
Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Sebab, konstitusi tidak hanya mengatur proses pemilihan pemimpin, tetapi juga menyediakan jalan keluar ketika jabatan penting mengalami kekosongan di tengah masa pemerintahan.
