SUARAMALANG.COM, Jakarta – Indonesia dan Estonia mematangkan kerja sama pengembangan ekosistem digital yang mencakup pemerintahan elektronik, identitas digital, keamanan siber, hingga pelindungan data pribadi. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan transformasi digital nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
Pembahasan kerja sama dilakukan dalam pertemuan bilateral antara Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Republik Estonia Minna-Liina Lind di sela-sela The 2026 ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11/2026).
Dalam pertemuan itu, kedua negara membahas finalisasi rancangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pengembangan digital. Secara prinsip, keduanya telah mencapai kesepahaman atas substansi kerja sama yang mencakup tiga bidang utama, yakni ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital.
Ismail mengatakan Estonia memiliki pengalaman dalam membangun tata kelola pemerintahan digital dan masyarakat berbasis teknologi. Pengalaman tersebut dinilai dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam memperkuat layanan publik digital.
“Indonesia dan Estonia memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya memperkuat kerja sama bilateral di bidang transformasi digital. Kami memandang Estonia sebagai salah satu pemimpin dalam pemerintahan elektronik dan masyarakat digital,” ujar Ismail.
Tiga Bidang Kerja Sama Digital Indonesia-Estonia
Rancangan MoU tersebut memuat sejumlah ruang lingkup kolaborasi. Pada bidang ekosistem digital, kerja sama diarahkan pada pengembangan teknologi baru dan layanan publik digital.
Sementara itu, sektor pemerintahan elektronik mencakup strategi, layanan, keamanan, teknologi pemerintahan digital, hingga pusat data nasional. Adapun bidang pengawasan publik digital meliputi pelindungan data pribadi, identitas digital, sistem identifikasi digital, serta investigasi digital.
Kedua negara juga membahas peningkatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan bencana, keamanan siber, serta ketahanan infrastruktur digital.
Ismail menjelaskan, transformasi digital Indonesia menuju 2045 bertumpu pada empat pilar kebijakan. Keempatnya meliputi infrastruktur digital yang tangguh dan aman, pemerintahan digital dengan interoperabilitas serta identitas tepercaya, masyarakat digital yang inklusif, dan ekonomi digital yang mendorong inovasi.
Pembahasan MoU ini merupakan kelanjutan dari kesepahaman yang telah dibangun dalam pertemuan sebelumnya pada Forum WSIS ITU pada Juli 2026. Kedua pihak kini mematangkan substansi kerja sama sebelum penandatanganan.
Estonia Dukung Pencalonan Indonesia di Dewan ITU
Selain kerja sama bilateral, pertemuan tersebut membahas penguatan peran Indonesia dalam tata kelola digital global melalui International Telecommunication Union (ITU).
Estonia menyampaikan komitmen untuk mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota ITU Council periode 2027–2030. Kedua negara juga bertukar pandangan mengenai kebutuhan reformasi organisasi dan optimalisasi pemanfaatan pengetahuan di lingkungan ITU.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari pembahasan hubungan Indonesia dan Estonia dalam forum kerja sama digital internasional.
Kemkomdigi menyatakan dialog bilateral terus didorong agar kesepahaman strategis dapat diterjemahkan menjadi kerja sama konkret. Melalui kolaborasi dengan Estonia, Indonesia membuka peluang untuk memperkuat tata kelola teknologi, layanan pemerintahan elektronik, serta keamanan infrastruktur digital nasional.
