SUARAMALANG.COM, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyoroti masih tingginya jumlah pekerja informal di wilayahnya. Hingga saat ini, persentase pekerja formal di Jawa Timur baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan kondisi tersebut menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Menurutnya, transformasi menuju pekerjaan formal perlu terus didorong agar mampu menciptakan sektor ketenagakerjaan yang lebih produktif dan berkelanjutan.
“Persentase pekerja formal di Jawa Timur saat ini baru mencapai 35,56 persen, sedangkan pekerja informal masih mendominasi sebesar 64,44 persen. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk mendorong transformasi menuju pekerjaan yang lebih formal, produktif, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Fokus Penguatan SDM dan Industri
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jawa Timur menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya melalui pengembangan industri padat karya modern, penguatan sektor UMKM, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga perluasan pendidikan dan pelatihan vokasi.
Program vokasi tersebut akan diarahkan agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dengan demikian, tenaga kerja yang dihasilkan dinilai lebih siap menghadapi kebutuhan pasar kerja.
Khofifah menilai transformasi ketenagakerjaan tidak cukup hanya dengan membuka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah juga harus memastikan kualitas pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, dan keberlanjutan sektor usaha.
“Transformasi ketenagakerjaan harus dilakukan secara komprehensif. Tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga memastikan kualitas, perlindungan, dan keberlanjutannya,” imbuhnya.
Perkuat Sinergi Pemangku Kepentingan
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat sinergi dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkualitas.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur.
