SUARAMALANG.COM, Jawa Timur – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat penurunan signifikan angka kemiskinan ekstrem sepanjang periode 2020 hingga 2025. Berdasarkan data Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta Badan Pusat Statistik per 28 April 2026, angka kemiskinan ekstrem Jatim kini berada di level 0,29 persen.
Capaian tersebut jauh di bawah rata-rata nasional yang masih berada di angka 0,85 persen. Selama lima tahun terakhir, kemiskinan ekstrem di Jawa Timur turun sebesar 4,26 persen poin.
Pada 2020, angka kemiskinan ekstrem Jatim tercatat sebesar 4,55 persen. Angka itu terus menurun hingga menyentuh 0,29 persen pada 2025.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyebut capaian tersebut menjadi indikator efektivitas pembangunan dan perlindungan sosial di Jawa Timur.
“Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif,” kata Khofifah di Surabaya, Senin (25/5).
Tren Penurunan Konsisten Setiap Tahun
Khofifah menjelaskan, tren penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur berlangsung konsisten setiap tahun. Pada 2021, angkanya turun menjadi 2,23 persen.
Selanjutnya, angka kemiskinan ekstrem kembali turun menjadi 1,80 persen pada 2022. Pada 2023, persentasenya berada di level 0,82 persen.
Penurunan terus berlanjut menjadi 0,59 persen pada 2024. Hingga akhirnya mencapai 0,29 persen pada 2025.
Menurut Khofifah, capaian tersebut tetap terjaga meski standar garis kemiskinan ekstrem global mengalami perubahan. Indikator global bergeser dari US$1,99 Purchasing Power Parity menjadi US$2,15 PPP pada periode 2024–2025.
“Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran,” tegasnya.
Pengangguran dan Kemiskinan Ikut Menurun
Selain kemiskinan ekstrem, indikator makro ekonomi Jawa Timur juga menunjukkan perbaikan. Berdasarkan rilis BPS 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 tercatat sebesar 9,30 persen.
Angka tersebut menurun dibanding Maret 2025 yang mencapai 9,50 persen. Di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Timur juga turun menjadi 3,55 persen per Februari 2026.
Sebelumnya, TPT Jawa Timur berada di angka 3,61 persen pada Februari 2025. Persentase itu juga lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 4,68 persen.
Khofifah menyebut kualitas lulusan pendidikan vokasi juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dari sebelumnya 5,87 persen.
“Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik,” ujarnya.
Ekonomi Jatim Tumbuh Tertinggi di Pulau Jawa
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tetap berada di jalur positif. Berdasarkan rilis BPS 5 Mei 2026, ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2026 tumbuh sebesar 5,96 persen secara year-on-year.
Pertumbuhan tersebut menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa dan melampaui capaian nasional. Struktur ekonomi Jawa Timur masih ditopang sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.
Sektor industri pengolahan menyumbang 31,45 persen terhadap struktur ekonomi daerah. Sementara perdagangan berkontribusi sebesar 18,77 persen dan pertanian sebesar 10,51 persen.
Jawa Timur juga tercatat menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 14,40 persen.
Pemprov Klaim Perkuat Program Pemberdayaan
Khofifah mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial. Pemerintah daerah juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Berbagai program strategis disebut terus diperkuat secara terintegrasi. Di antaranya perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan UMKM, PKH Plus, Desa Berdaya, perlindungan pekerja rentan, hingga intervensi berbasis data P3KE.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik,” katanya.
Khofifah menegaskan, penanganan kemiskinan ekstrem harus berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus memastikan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak dapat dirasakan seluruh warga.
“No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya,” pungkasnya.
