SUARAMALANG.COM, Nasional – Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk memperkuat ekonomi desa. Total 35.476 formasi disiapkan dalam tahap awal program ini.
Lowongan tersebut mencakup 30 ribu posisi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sisanya, sebanyak 5.476 posisi, untuk pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Fokus Perkuat Ekonomi Akar Rumput
Menko Pangan Zulkifli Hasan menegaskan kebutuhan SDM profesional di tingkat desa semakin mendesak. Menurutnya, penguatan kelembagaan harus dimulai dari bawah.
Ia menyebut program ini menjadi langkah strategis membangun ekonomi rakyat berbasis desa. Pemerintah ingin menciptakan sistem yang modern dan berkelanjutan.
“Penguatan kelembagaan membutuhkan SDM profesional dan berintegritas,” ujarnya.
Skema BUMN dan Kontrak Dua Tahun
Seluruh peserta yang lolos akan menjadi pegawai BUMN. Mereka bekerja dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
Manajer Kopdes akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara. Sementara pengelola kampung nelayan ditempatkan di PT Agrinas Jaladri Nusantara.
Kontrak kerja berlangsung selama dua tahun. Setelah itu, peserta akan diarahkan untuk bergabung langsung dengan koperasi desa.
“Setelah dua tahun, mereka akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” kata Zulkifli.
Syarat dan Jadwal Pendaftaran
Pendaftaran dibuka mulai 15 April hingga 24 April 2026. Proses dilakukan secara daring melalui laman resmi panselnas.
Peserta minimal lulusan D3 hingga S1 dari semua jurusan. Usia maksimal 35 tahun dengan IPK minimal 2,75.
Panitia memastikan seluruh proses seleksi gratis. Tidak ada pungutan dalam tahapan apapun.
Target 30 Ribu Kopdes Rampung 2026
Program ini akan berjalan bertahap sesuai rencana pemerintah. Targetnya, 30 ribu unit Kopdes Merah Putih selesai pada Juni hingga Juli 2026.
Keberadaan manajer koperasi dinilai krusial dalam menggerakkan ekonomi desa. Mereka akan menjadi motor utama pengelolaan usaha.
“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa,” tegas Zulkifli.
Libatkan Banyak Kementerian
Rekrutmen ini melibatkan banyak instansi pemerintah. Koordinasi dilakukan oleh BP BUMN bersama berbagai kementerian.
Beberapa di antaranya Kementerian PAN-RB, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dukungan juga datang dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mempercepat pembangunan ekonomi desa. Pemerintah menargetkan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
