SUARAMALANG.COM, Surabaya – Ancaman musim kemarau 2026 mulai direspons serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menekankan percepatan langkah antisipatif di sektor pertanian agar produksi pangan tidak terganggu.
Mengacu pada proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, musim kemarau diperkirakan berlangsung mulai April hingga Agustus 2026, dengan potensi kekeringan meningkat di sejumlah daerah. Kondisi ini dinilai berisiko terhadap stabilitas produksi pangan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Untuk itu, Khofifah telah mengeluarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 500.6.1/10499/110/2026 sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait kesiapsiagaan menghadapi musim kering.
“Kita akan tingkatkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah baik Bupati dan Walikota se-Jawa Timur agar semuanya bisa mengantisipasi dini musim kemarau tahun ini,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, langkah cepat menjadi kunci agar dampak kemarau tidak sampai mengganggu produktivitas pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan Jawa Timur.
“Tentu kita tidak boleh menunggu dampak terjadi baru bertindak. Produksi pertanian harus tetap terjaga agar ketahanan pangan Jawa Timur tetap kuat,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah diminta segera memetakan wilayah rawan kekeringan dan mengaktifkan sistem peringatan dini. Selain itu, pembentukan brigade kekeringan juga menjadi bagian dari strategi respons cepat di lapangan.
Di sisi infrastruktur, optimalisasi sumber daya air menjadi fokus utama. Upaya yang didorong meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan embung, pemanfaatan sumur dangkal, hingga penerapan teknologi pompanisasi dan sistem perpipaan.
Tak hanya itu, percepatan masa tanam juga menjadi strategi penting. Daerah dengan potensi air yang cukup diminta segera melakukan tanam menggunakan varietas tahan kekeringan dan berumur genjah, sekaligus menyesuaikan pola tanam dengan kondisi iklim.
“Sekali lagi sinergi menjadi kunci. Pemerintah daerah harus bergerak bersama dengan petani, penyuluh, Forkompimda dan seluruh pemangku kepentingan agar produksi pertanian khususnya pangan tetap optimal,” katanya lagi.
Khofifah juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota aktif melaporkan perkembangan produksi pertanian sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi secara berkala.
Dengan langkah terintegrasi tersebut, Pemprov Jatim optimistis mampu menjaga posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional, meski dihadapkan pada tantangan perubahan iklim.
“Ketahanan pangan adalah fondasi. Kita harus pastikan Jawa Timur tetap menjadi lumbung pangan nasional, bahkan dalam kondisi iklim yang menantang,” pungkasnya.
