SUARAMALANG.COM, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum lepas dari sorotan. Di tengah gelombang penolakan di berbagai daerah dan desakan evaluasi menyusul kasus dugaan korupsi yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Polri justru mempercepat pembangunan dapur MBG.
Korps Bhayangkara menargetkan sebanyak 1.500 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG berdiri hingga akhir 2026. Langkah tersebut menjadi sinyal pemerintah tetap melanjutkan ekspansi program meski polemik belum mereda.
Target itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Rabu (1/7/2026). Menurutnya, pembangunan SPPG terus berjalan di berbagai wilayah Indonesia.
Lebih Seribu Dapur Sudah Dibangun
Listyo mengungkapkan hingga kini Polri telah membangun 1.415 SPPG. Dari jumlah itu, 828 dapur telah beroperasi, 227 lainnya memasuki tahap operasional, sedangkan 360 unit masih dalam proses pembangunan.
“360 SPPG dalam tahap pembangunan, termasuk 33 di antaranya dibangun pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T),” ujar Listyo.
Seluruh dapur tersebut diproyeksikan mampu melayani sekitar 3,5 juta penerima manfaat. Program itu juga diperkirakan menyerap sekitar 70,7 ribu tenaga kerja.
Kapolri mengatakan kualitas dapur terus diperkuat. Ratusan SPPG telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikat halal, hingga hasil uji laboratorium kualitas air.
Sebanyak 305 koki juga telah menjalani pelatihan. Polri bahkan menyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang memuat 80 variasi menu untuk menjaga standar gizi penerima manfaat.
Polemik MBG Belum Berakhir
Percepatan pembangunan SPPG dilakukan ketika program MBG masih memicu perdebatan. Di sejumlah daerah, pelaksanaan program mendapat penolakan karena dinilai belum sepenuhnya siap, baik dari sisi teknis, distribusi, maupun mekanisme pelaksanaannya.
Tekanan terhadap pemerintah juga semakin kuat setelah Kejaksaan mengusut dugaan korupsi di tubuh BGN yang menyeret tiga mantan pimpinan lembaga tersebut. Kasus itu memicu desakan agar pemerintah mengevaluasi tata kelola MBG secara menyeluruh, mulai dari pengadaan hingga pengawasan anggaran.
Meski demikian, pemerintah belum menunjukkan tanda akan mengurangi laju program. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur pendukung terus dipercepat, termasuk melalui keterlibatan Polri.
Prabowo Beri Apresiasi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah Polri yang aktif membangun dapur MBG. Menurutnya, kualitas dapur yang dibangun Korps Bhayangkara menjadi salah satu yang terbaik.
“Saya tidak ragu-ragu, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik,” ujar Prabowo.
Pernyataan itu menegaskan pemerintah tetap mempertahankan MBG sebagai program prioritas nasional. Sikap tersebut diambil di tengah gelombang kritik, penolakan di sejumlah daerah, serta tuntutan publik agar tata kelola program dibenahi menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi di lingkungan BGN.
