SUARAMALANG.COM, Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih belum sepenuhnya menunjukkan aktivitas operasional, tetapi kewajiban utangnya sudah lebih dulu jatuh tempo.
Pemerintah kini memastikan pembayaran kewajiban tersebut akan menggunakan alokasi Dana Desa. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembayaran akan mulai disesuaikan dengan perkembangan proyek di lapangan.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah pembiayaan program Kopdes Merah Putih. Program yang digadang-gadang menjadi penggerak ekonomi desa justru menghadapi kewajiban pembayaran sebelum seluruh proyek tahap awal selesai diverifikasi.
Purbaya memastikan pemerintah tidak akan membiarkan kewajiban yang jatuh tempo pada September 2026 tersebut tertunggak. Namun, pemerintah memilih membayar secara bertahap setelah melihat progres pembangunan dan hasil audit.
“Dari pos Dana Desa,” kata Purbaya setelah Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026, Kamis 3 September 2026.
Pernyataan itu menempatkan Dana Desa sebagai salah satu penyangga kewajiban pembiayaan Kopdes Merah Putih. Padahal, anggaran tersebut selama ini melekat dengan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pembayaran Jalan, Nilai Utang Belum Dibuka
Meski memastikan pembayaran, Purbaya belum mengungkap nilai kewajiban Kopdes Merah Putih yang jatuh tempo bulan ini. Pemerintah juga belum merinci berapa besar Dana Desa yang akhirnya akan terserap untuk memenuhi pembayaran tersebut.
“Yang kita pastikan. Tergantung dia mintanya berapa,” ujar Purbaya.
Pemerintah beralasan kebutuhan pembayaran telah masuk dalam perhitungan alokasi Dana Desa. Purbaya bahkan memastikan skema tersebut tidak akan menambah tekanan terhadap defisit anggaran negara.
“Kan sudah kita hitung. Itu kan dimasukin di Dana Desa sudah dihitung. Hitungannya sudah ada jadi nggak berpengaruh ke defisit,” katanya.
Namun, pernyataan itu belum menjawab pertanyaan lain yang lebih mendasar. Seberapa besar porsi Dana Desa yang akan tersedot untuk menutup kewajiban program Kopdes, ketika manfaat ekonominya sendiri belum sepenuhnya dapat diukur?
Audit Belum Rampung, Pembayaran Sudah Menunggu
Pemerintah saat ini masih mengaudit dan memverifikasi pelaksanaan pembangunan tahap pertama Kopdes Merah Putih. Artinya, tidak seluruh proyek telah memperoleh kepastian akhir ketika kewajiban pembayarannya mulai memasuki masa jatuh tempo.
Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin proyek yang telah selesai menunggu pembayaran hanya karena proyek lain masih menjalani proses audit. Pemerintah akan membayar bagian yang sudah memenuhi persyaratan lebih dahulu.
“Kalau saya tunggu sampai selesai, wah keburu nggak bayar kan. Yang sudah selesai kita bayar dulu, nanti yang belum-belum itu kita lihat sampai mana prosesnya,” ujarnya.
Skema itu memang membuka jalan agar kewajiban segera dibayar. Namun, di saat yang sama, pemerintah harus memastikan audit tidak sekadar menjadi prosedur administratif setelah proyek dan kewajiban pembiayaan telanjur berjalan.
Pemerintah juga menyiapkan sejumlah persyaratan dalam mekanisme pembayaran berikutnya. Purbaya menyebut pihak terkait akan menandatangani komitmen tertentu agar persoalan serupa tidak kembali muncul pada tahun berikutnya.
Bank-bank Himbara disebut akan ikut terlibat dalam mekanisme tersebut. Selain koperasi, Agrinas juga berpeluang masuk dalam proses pembahasan komitmen pembayaran.
Polemik ini pada akhirnya tidak hanya berbicara soal kemampuan pemerintah membayar utang. Persoalan yang lebih penting adalah memastikan Dana Desa tidak sekadar berubah menjadi bantalan risiko ketika program nasional bergerak lebih cepat daripada kesiapan proyek di lapangan.
