SUARAMALANG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan setelah tiga lembaga survei merilis penilaian publik. Hasilnya menunjukkan gambaran yang berbeda mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Dua survei bahkan memunculkan sinyal keras bagi pemerintah. Sejumlah responden menyatakan tidak puas dan meminta program MBG tidak dilanjutkan.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Indikator Politik Indonesia, dan Poltracking Indonesia mengukur pandangan publik terhadap MBG. Namun, perbedaan waktu survei dan karakter responden menghasilkan temuan yang tidak sepenuhnya sejalan.
Survei SMRC berlangsung pada 5-19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, Indikator Politik Indonesia melakukan survei lebih awal, yakni pada 15-21 Januari 2026. Lembaga tersebut melibatkan 1.220 responden dari seluruh provinsi dengan margin of error sekitar 2,9 persen.
Poltracking Catat Desakan Penghentian MBG
Poltracking Indonesia kemudian merilis survei terbaru yang berlangsung pada 14-20 Agustus 2026. Sebanyak 1.220 responden mengikuti survei tersebut dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil survei Poltracking memunculkan temuan yang cukup tajam. Sebanyak 44,6 persen responden meminta pemerintah menghentikan program MBG.
Temuan itu menjadi sinyal bahwa dukungan publik terhadap MBG belum sepenuhnya solid. Angka tersebut juga menempatkan keberlanjutan program sebagai salah satu persoalan yang perlu pemerintah evaluasi secara serius.
Hasil berbeda muncul dalam survei Indikator Politik Indonesia. Sebanyak 72,8 persen responden menyatakan puas terhadap pelaksanaan program MBG.
Kelompok generasi Z tercatat sebagai salah satu kelompok yang paling banyak menyatakan kepuasan. Perbedaan hasil antarlembaga kemudian memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap MBG masih bergerak dinamis.
Bayang-Bayang Keracunan dan Dugaan Korupsi
MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025 dan kini memasuki perjalanan lebih dari satu setengah tahun. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional.
Namun, perjalanan MBG tidak lepas dari berbagai persoalan. Kasus keracunan makanan di sejumlah daerah ikut memicu pertanyaan mengenai pengawasan dan pelaksanaan program.
Persoalan semakin berat setelah muncul kasus dugaan korupsi terkait tata kelola MBG. Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara yang menyeret pengelolaan program tersebut.
Situasi itu membuat hasil berbagai survei menjadi penting bagi pemerintah. Tingkat kepuasan publik tidak hanya berbicara mengenai manfaat MBG, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola program.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut hasil survei dapat menjadi bahan masukan. Pemerintah, kata dia, perlu mempelajari dan membandingkan hasil survei dengan data internal.
“Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji,” kata Dasco. Ia berharap pemerintah dapat mengambil langkah penyeimbang apabila hasil kajian menemukan persoalan yang perlu segera dibenahi.
“Tentunya hasil survei itu berupa masukan-masukan yang nantinya akan kami komparasikan,” ujarnya. Perbedaan hasil tiga survei kini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuktikan apakah MBG masih memiliki kepercayaan publik yang kuat.
