SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Semangat memperkuat kemandirian daerah turut mewarnai momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Malang. Hingga 18 Agustus 2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 491,13 miliar.
Angka tersebut setara dengan 65,08 persen dari target penerimaan pajak daerah tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 754,67 miliar. Capaian ini menjadi modal positif bagi Pemerintah Kabupaten Malang untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah hingga penghujung tahun.
Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedanthara menyampaikan, yanh menjadi penggerak utama optimalisasi penerimaan daerah tersebut yakni melalui penguatan pengelolaan pajak serta mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Momentum HUT ke-81 RI menjadi kesempatan untuk melihat kontribusi pajak dari perspektif yang lebih luas. Pajak daerah bukan sekadar angka dalam laporan pendapatan, tetapi menjadi salah satu sumber kekuatan fiskal yang menopang berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Semangat kemerdekaan harus terus diterjemahkan dalam bentuk kontribusi nyata untuk daerah. Hal itu menjadi semangat yang sejalan dengan upaya Bapenda Kabupaten Malang dalam meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
Berdasarkan data realisasi per 18 Agustus 2026 pukul 05.53 WIB melalui sipanji.id sejumlah sektor menunjukkan performa menggembirakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu penyumbang dengan capaian persentase tertinggi sekaligus memiliki realisasi nominal besar. PBB telah mencapai Rp 107,36 miliar atau 85,51 persen dari target Rp 125,55 miliar.
Capaian tinggi juga terlihat pada PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan yang telah menembus 83,16 persen, dengan penerimaan Rp 6,76 miliar dari target Rp 8,13 miliar. Kemudian PBJT Makanan dan/atau Minuman mencatat realisasi Rp 16,27 miliar atau 78,97 persen dari target Rp 20,60 miliar.
Sementara itu, penerimaan MBLB telah mencapai Rp 632,20 juta atau 72,60 persen dari target Rp 870,82 juta. Pajak Air Tanah juga mencatat realisasi Rp 5,05 miliar atau 70,51 persen dari target Rp 7,16 miliar. Pada sektor lainnya, PBJT Jasa Perhotelan telah terealisasi Rp 5,45 miliar atau 65,88 persen. PBJT Jasa Parkir mencapai Rp 1,03 miliar atau 65,27 persen, sedangkan Opsen BBNKB mencapai Rp 41,14 miliar atau 63,55 persen.
Untuk Opsen PKB, penerimaan telah mencapai Rp 99,81 miliar atau 60,51 persen dari target Rp 164,96 miliar. Sedangkan PBJT Tenaga Listrik terealisasi Rp 89,97 miliar atau 62,02 persen dari target Rp 145,06 miliar. Adapun BPHTB telah memberikan kontribusi cukup besar dengan realisasi mencapai Rp 115,92 miliar, meskipun secara persentase masih berada di angka 57,23 persen dari target Rp 202,57 miliar.
Made menilai capaian tersebut masih memiliki ruang untuk terus ditingkatkan. Dengan waktu yang masih tersedia hingga akhir 2026, Bapenda Kabupaten Malang akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan dari berbagai sektor pajak daerah.
“Secara keseluruhan, masih terdapat sekitar Rp 263,54 miliar penerimaan yang harus dikejar untuk memenuhi target pajak daerah sebesar Rp 754,67 miliar,” ujar Made, Selasa (18/8/2026).
Oleh karena itu, momentum HUT ke-81 RI menjadi titik penguatan semangat bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Kepatuhan membayar pajak menjadi bagian dari gotong royong membangun Kabupaten Malang agar semakin mandiri secara fiskal.
Dari pajak untuk pembangunan, dari kepatuhan untuk kemajuan daerah. Semangat tersebut menjadi bagian penting dari upaya Bapenda Kabupaten Malang menjaga tren positif penerimaan sekaligus memastikan kapasitas fiskal daerah terus tumbuh untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kami optimis target pajak daerah yang telah ditetapkan akan tercapai dan bahkan jika memungkinkan dapat melebihi target seperti tahun lalu,” pungkas Made.
