Seorang ulama senior yang memimpin Dewan Kebijakan Iran menegaskan bahwa Republik Islam tersebut tidak akan melepaskan kedaulatan dan kendalinya atas Selat Hormuz dalam keadaan apa pun.
Ayatollah Sadegh Amoli Larijani, yang badan legislatifnya bertugas menyelesaikan perselisihan di antara badan-badan legislatif tertinggi Iran, menyatakan bahwa wilayah perairan tersebut sepenuhnya milik Republik Islam. Pernyataan itu disampaikan pada hari Minggu (9/8) waktu setempat, seperti dilansir media Iran, Press TV, pada Senin (10/8/2026).
Otoritas Iran mulai membatasi transit melalui Selat Hormuz pada awal Maret lalu, beberapa hari setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap negara tersebut. Iran dan AS kemudian menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada bulan Juni lalu. Kesepakatan itu memungkinkan Iran mengelola selat tersebut dan memulihkan transit secara bertahap ke tingkat normal, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi serta blokade AS terhadap Iran.
Kendati demikian, Iran kembali memberlakukan pembatasan di Selat Hormuz setelah AS melanggar ketentuan MoU dengan berupaya melemahkan pengelolaan Iran atas jalur perairan vital di Teluk Persia yang memegang tanggung jawab atas seperlima pasokan minyak global tersebut. Amoli Larijani menyampaikan bahwa satu-satunya cara agar transit di Hormuz kembali normal adalah apabila AS dan sekutunya bersedia menerima mandat Iran untuk mengendalikan jalur air itu.
Jika mereka menginginkan jalur bebas, mereka harus mematuhi ketentuan MoU, ujar Amoli Larijani. Ulama senior itu menambahkan bahwa AS telah berupaya menekan Iran melalui blokade angkatan laut serta pembatasan akses terhadap perdagangan internasional.
Bangsa Iran tak terkalahkan, dan penindasan lebih lanjut hanya akan merugikan Anda sendiri, kata Amoli Larijani merujuk kepada AS dan sekutunya.
Saat ini, Iran tengah menjalankan negosiasi terpisah bersama Oman, mediator regional yang lama menjalin hubungan dekat dengan Teheran dan Washington, guna mengelola Selat Hormuz. Pembicaraan tersebut berfokus pada penetapan kerangka hukum serta mekanisme baru untuk pelayaran melalui selat itu, termasuk pembuatan rute navigasi sementara yang berpotensi menjadi dasar pengaturan permanen. Meski demikian, para pejabat Iran menekankan bahwa tercapainya kesepahaman dengan Oman tidak serta-merta menjamin pembukaan kembali selat tersebut secara penuh.
