SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Fraksi PKS DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang belum cukup agresif menggali pendapatan daerah. Di saat yang sama, kenaikan belanja pegawai justru memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas anggaran.
Catatan itu muncul dalam pandangan Fraksi PKS terhadap KUPA-PPAS APBD Kota Malang 2026. PKS menilai pemerintah masih memiliki ruang untuk menaikkan target pendapatan dengan perhitungan yang lebih progresif.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Malang, Asmualik, mengatakan pemerintah tidak semestinya hanya memasang target pendapatan yang aman. Menurutnya, pemerintah perlu berani meningkatkan target selama memiliki dasar perhitungan yang terukur.
“Kami mendorong agar target itu ditambah lagi,” kata Asmualik, Selasa (18/8/2026).
Realisasi Pendapatan Jadi Dasar PKS
Hingga 31 Juli 2026, pendapatan daerah mencapai Rp611,12 miliar. Angka tersebut setara 57,49 persen dari APBD murni.
Sementara itu, Pemkot Malang memproyeksikan pendapatan sebesar Rp1,086 triliun dalam KUPA-PPAS 2026. PKS melihat capaian sejumlah sumber pendapatan masih membuka peluang peningkatan target.
Pajak daerah misalnya, sudah mencapai Rp502,8 miliar atau 57,60 persen. Retribusi juga telah menyumbang Rp72,52 miliar atau 55,73 persen hingga akhir Juli.
PKS meminta Pemkot Malang menghitung ulang potensi sejumlah sektor secara progresif. Beberapa sektor yang menjadi perhatian meliputi PBB-P2, PBJT makanan dan minuman, reklame, tenaga listrik, serta kesenian dan hiburan.
PKS juga menyoroti target pemanfaatan aset daerah yang hanya mencapai Rp23,1 miliar. Target tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yang mencapai Rp27,9 miliar.
Jangan Kejar Pendapatan, Lalu Boros Belanja
Menurut PKS, peningkatan pendapatan harus berjalan beriringan dengan disiplin belanja. Fraksi tersebut menyoroti belanja pegawai yang naik menjadi Rp1,103 triliun atau meningkat 1,26 persen.
Asmualik meminta setiap organisasi perangkat daerah melakukan rekonsiliasi anggaran secara ketat. Langkah itu penting untuk memastikan setiap alokasi memiliki kebutuhan dan target penyerapan yang jelas.
“Rekonsiliasi harus dilakukan secara rigid pada masing-masing OPD untuk mencegah penganggaran berlebih yang berujung pada SiLPA,” ujarnya.
Sorotan PKS tidak berhenti pada struktur APBD. Fraksi tersebut juga meminta Pemkot Malang memperbaiki kinerja BUMD dan segera menyelesaikan proses seleksi direktur utama secara definitif pada 2026.
PKS menilai BUMD membutuhkan manajemen yang lebih kuat agar mampu mengejar target laba. Pemerintah juga perlu menyiapkan kebijakan yang dapat memperkuat ekosistem usaha BUMD.
Proyek Infrastruktur dan Pengawasan Ikut Disorot
PKS turut mempertanyakan efektivitas pengawasan anggaran, terutama pada proyek pengadaan dan infrastruktur. Keluhan masyarakat terkait kualitas bangunan yang cepat rusak menjadi salah satu perhatian fraksi.
“Kami meminta Inspektorat memperkuat fungsi pengawasan dan early warning system,” tegas Asmualik.
Fraksi PKS juga meminta DPUPRPKP mengevaluasi anggaran Rp2,5 miliar untuk Jalan Bromo dan Taman Slamet. Evaluasi perlu dilakukan jika kedua kawasan tersebut masih memiliki kondisi yang dinilai layak.
PKS mendorong pemerintah mengalihkan anggaran tersebut apabila terdapat kebutuhan lain yang lebih mendesak. Fraksi tersebut menilai setiap rupiah APBD harus mengikuti skala prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Di sektor transportasi, PKS meminta Pemkot Malang segera bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi. Program e-parking, Trans Jatim Koridor 2, angkutan pelajar, integrasi feeder, serta penataan kelaikan armada angkot menjadi perhatian.
PKS juga menyoroti tambahan anggaran JKN sebesar Rp23,67 miliar. Pemerintah diminta memperketat validasi data penerima sekaligus memastikan tambahan anggaran benar-benar meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, PKS menilai pembahasan KUPA-PPAS 2026 tidak cukup berhenti pada penyesuaian angka. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa peningkatan pendapatan berjalan seimbang dengan belanja yang efektif, terukur, dan tepat sasaran.
