SUARAMALANG.COM – Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mendukung gagasan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto melalui program Polri Bersama Masyarakat. Menurutnya, gagasan tersebut perlu diterjemahkan menjadi pelayanan kepolisian yang humanis, terbuka, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Rudianto menilai pendekatan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia menyebut polisi tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
Polri Bersama Masyarakat Harus Berujung pada Kepercayaan Publik
“Polri bersama masyarakat sebagai gagasan arah kepolisian yang secara substantif azali derivasinya berakar pada roh Pancasila dan mandat UUD NRI 1945. Sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat sebagaimana yang termaktub pada Pasal 30 ayat (4) konstitusi, Polri hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, melainkan sebagai mitra karib rakyat dalam menjaga ketertiban umum,” kata Rudianto kepada wartawan, Minggu (4/10/2026).
Legislator Partai NasDem itu mengatakan gagasan Suyudi menegaskan orientasi kepolisian pada kepentingan publik atau community policing. Menurut dia, masyarakat harus ditempatkan sebagai pusat pelayanan, bukan sekadar penerima layanan.
Rudianto juga mengingatkan dua tantangan yang akan dihadapi kepemimpinan baru Polri. Pertama, menerjemahkan visi Asta Cita Presiden ke dalam langkah konkret. Kedua, memastikan institusi Polri tetap berjalan dalam koridor reformasi dan konstitusi.
“Keterbukaan terhadap masukan publik dan transparansi pelayanan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan (public trust), guna mewujudkan keadilan sosial serta rasa aman yang merata bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelayanan dan Penegakan Hukum Diminta Lebih Humanis
Rudianto menyebut sedikitnya terdapat sejumlah prinsip yang perlu mengiringi gagasan Polri Bersama Masyarakat. Salah satunya menempatkan rakyat sebagai mitra utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Ia menilai pendekatan keamanan tidak cukup mengandalkan pola represif dari atas ke bawah. Dialog dan kerja sama dengan masyarakat perlu diperkuat di berbagai wilayah.
“Penguatan budaya kepolisian yang humanis dan responsif. Menjadikan setiap laporan, kritik, serta masukan dari civil society, akademisi maupun warga sebagai kompas perbaikan pelayanan publik,” kata Rudianto.
Menurutnya, penegakan hukum juga perlu berlangsung secara humanis, transparan, dan akuntabel. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperbaiki citra institusi sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Gagasan serupa menjadi bagian dari program awal Suyudi setelah resmi menjabat Kapolri. Suyudi menyatakan akan memperkuat pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
Integritas Personel Jadi Penentu
Rudianto menilai keberhasilan program tersebut pada akhirnya bergantung pada kualitas personel di lapangan. Ia meminta penanganan laporan masyarakat berlangsung cepat, akuntabel, dan tidak diskriminatif.
“Pada akhirnya, ‘Polri Bersama Masyarakat’ dapat terwujud apabila ada keberanian untuk membenahi integritas personel secara menyeluruh, khususnya pada satuan-satuan krusial Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam pelayanan hukum,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan kepemimpinan baru tidak cukup diukur dari narasi atau program yang disampaikan. Konsistensi anggota Polri dalam memberikan pelayanan yang adil kepada masyarakat menjadi ukuran yang lebih penting.
“Kunci keberhasilan visi Kapolri baru ini tidak diukur dari seberapa baik narasi yang disampaikan, melainkan dari seberapa konsisten dan adil setiap anggota Polri bertindak di tengah-tengah kehidupan masyarakat,” imbuhnya.
Untuk mengikuti perkembangan isu Polri dan kebijakan kepolisian, masyarakat perlu melihat tidak hanya pernyataan pimpinan, tetapi juga implementasinya dalam pelayanan sehari-hari.
Dalam konteks tugas kepolisian, konsep pemolisian masyarakat menempatkan hubungan antara polisi dan warga sebagai bagian penting dalam menjaga keamanan.
