SUARAMALANG.COM, JAKARTA — Rencana penggabungan BMKG dan Badan Geologi mendapat catatan dari DPR RI. Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mengkaji rencana tersebut sebelum mengambil keputusan.
Puan menilai kedua lembaga memiliki mandat dan karakter pekerjaan yang berbeda. Karena itu, penggabungan harus memberikan manfaat nyata bagi pelayanan publik dan mitigasi bencana.
DPR Minta Kajian Lebih Dulu
Puan menyampaikan sikap tersebut dalam konferensi pers pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Ia meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan efektivitas menjadi dasar utama perubahan kelembagaan.
“Kami meminta itu untuk dikaji dulu apakah itu diperlukan, karena penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda,” kata Puan.
Menurut Puan, DPR tidak menutup peluang mendukung penggabungan kedua lembaga tersebut. Namun, pemerintah harus membuktikan bahwa struktur baru mampu meningkatkan kinerja.
“Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut,” ujarnya. Puan juga menekankan pentingnya manfaat penggabungan bagi masyarakat.
Ia menyampaikan hal itu setelah Presiden Prabowo mengarahkan pembahasan integrasi BMKG dan Badan Geologi. Arahan tersebut muncul saat rapat virtual terbatas membahas penanganan berbagai bencana di Indonesia.
Mandat Dua Lembaga Berbeda
Badan Geologi berada dalam koordinasi Kementerian ESDM dan menangani sejumlah urusan kebumian. Tugasnya mencakup geologi, sumber daya mineral, vulkanologi, air tanah, serta mitigasi bencana geologi.
Di dalam Badan Geologi terdapat sejumlah unit teknis dengan fungsi khusus. Salah satunya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi yang menangani ancaman gunung api.
Sementara itu, BMKG menjalankan tugas pemerintahan pada bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Lembaga tersebut juga memantau gempa bumi, tsunami, cuaca, serta berbagai dinamika atmosfer.
Perbedaan mandat tersebut menjadi alasan DPR meminta pemerintah tidak terburu-buru. Kajian perlu memastikan integrasi tidak justru mengganggu fungsi teknis masing-masing lembaga.
BMKG Nyatakan Siap Ikuti Arahan Presiden
Presiden Prabowo sebelumnya membuka kemungkinan mengintegrasikan Badan Geologi dengan BMKG. Ia menyampaikan gagasan tersebut saat membahas penanganan rentetan bencana pada Senin (7/9/2026).
“Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi diintegrasikan dengan BMKG, tapi ya nanti kita bahas itu,” ujar Prabowo. Pernyataan tersebut belum menjadi keputusan final mengenai struktur kedua lembaga.
BMKG menyatakan siap mengikuti arahan Presiden terkait rencana penggabungan tersebut. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebut integrasi dapat memperkuat efektivitas pelayanan publik.
“Untuk penggabungan itu BMKG mengikuti dan siap melaksanakan arahan Presiden,” kata Guswanto. Ia menyebut BMKG dan Badan Geologi selama ini sudah menjadi mitra strategis dalam mitigasi bencana.
Guswanto menilai kedua lembaga saling melengkapi dalam penyediaan informasi ancaman bencana kebumian. Ia memastikan pemantauan, analisis, dan penyebaran informasi tetap berjalan selama pembahasan berlangsung.
“Kami juga memastikan kepada publik bahwa fungsi pemantauan, analisis dan penyebaran informasi ancaman bencana berjalan operasional,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa wacana integrasi tidak boleh mengganggu layanan kebencanaan.
Perdebatan penggabungan kini mengarah pada satu pertanyaan utama, yakni apakah integrasi benar-benar meningkatkan efektivitas. DPR meminta pemerintah menjawab pertanyaan tersebut melalui kajian yang terukur sebelum menentukan bentuk kelembagaan baru.
