SUARAMALANG.COM, Kota Malang – DPRD Kota Malang mengingatkan Pemerintah Kota Malang agar tidak asal mengejar pelaksanaan program pada semester II 2026.
Angka tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki pekerjaan besar hingga akhir tahun. DPRD khawatir kondisi itu mendorong penumpukan program dan belanja pada penghujung 2026.
Ketua Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Malang, Dito Arief Nurakhmadi, meminta Pemkot Malang memperkuat kesiapan teknis sebelum mempercepat pelaksanaan program.
Menurut Dito, pemerintah harus memastikan proses pengadaan, jadwal kontrak, hingga kemampuan menyelesaikan output berjalan sesuai rencana. Pemerintah juga harus menghitung kemampuan waktu agar program tidak sekadar mengejar serapan.
“Pada semester kedua, kesiapan pemerintah dalam hal teknis penganggaran harus benar-benar menjadi fokus utama,” kata Dito.
Jangan Sampai Program Menumpuk di Akhir Tahun
Dito mengingatkan rendahnya serapan dapat menimbulkan persoalan jika pemerintah memaksakan banyak pekerjaan dalam waktu singkat. Kondisi itu juga berpotensi meningkatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA.
“Kalau semua tidak disiapkan dengan baik, maka SiLPA besar bisa saja terjadi pada tahun ini,” ujarnya.
Selain serapan, Fraksi NasDem-PSI menyoroti lonjakan Belanja Tidak Terduga atau BTT. Anggarannya meningkat dari sekitar Rp5 miliar menjadi Rp50 miliar atau melonjak sekitar 800 persen.
Dito menilai kenaikan BTT memang dapat memberi ruang bagi pemerintah menghadapi kondisi tidak terduga. Namun, pemerintah tetap harus menyertakan analisis risiko dan perencanaan yang jelas.
“Penggunaannya tidak semata hanya diskresional, tetapi harus terdapat perhitungan dan perencanaan di balik kenaikan BTT yang fenomenal ini,” tegasnya.
PAD Juga Dinilai Belum Maksimal
Fraksi NasDem-PSI juga mempertanyakan proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebesar 2,23 persen dalam perubahan KUA-PPAS.
Dito menilai pemerintah masih memiliki ruang besar untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah. Pemkot Malang juga perlu menutup celah kebocoran melalui sistem pendapatan yang lebih terintegrasi.
“Kerja-kerja dalam meningkatkan PAD yang dilakukan masih belum maksimal,” kata Dito.
Ia mendorong digitalisasi pendapatan daerah berjalan lebih serius. Sistem tersebut dinilai dapat memperkuat pengawasan secara real time sekaligus membantu pemerintah menyusun target PAD secara lebih terukur.
“Integrasi sistem pendapatan daerah berbasis digital harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Ini penting untuk memperkuat pengawasan secara real time dan menjadi dasar penyusunan target PAD,” pungkasnya.
