SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Kondisi pendidikan di Kabupaten Malang kembali menjadi sorotan tajam. Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang, Wiwid Tuhu Prasetyanto, menilai wajah pendidikan di daerah ini semakin memprihatinkan, bahkan terancam menjadi milik kalangan berduit saja.
Ia menegaskan, sekolah negeri yang seharusnya menjadi benteng terakhir pendidikan gratis justru gagal menjalankan amanat itu. Padahal, dukungan program pemerintah daerah dan dana bantuan operasional sudah digelontorkan setiap tahun.
“Partisipasi sekolah malah menurun. Kalau dibandingkan daerah tetangga, kualitas lulusan kita masih kalah jauh, baik akademik maupun non-akademik,” tegas Wiwid.
Ia menyinggung pernyataan Bupati Malang Sanusi yang heran mengapa banyak siswa di Kabupaten Malang, namun sedikit yang mampu bersaing di pendidikan lanjutan. Contoh paling gamblang, meski menjadi tuan rumah Sekolah Taruna Nusantara, hanya delapan siswa asal SMP Negeri Kabupaten Malang yang berhasil lolos pada tahun ajaran 2025 ini, sehingga prosentasenya tidak mencapai 10% dari jumlah peserta didik baru yang diterima.
Bagi Wiwid, ini bukan sekadar soal prestasi, tapi tanda lemahnya pembinaan dan manajemen pendidikan. Ia menuding Dinas Pendidikan minim evaluasi dan pengawasan, terutama terkait pengelolaan Dana BOS.
“Penggunaan Dana BOS sering hanya formalitas laporan. Faktanya, ada praktik ganda: anggaran sudah ada, tapi sekolah tetap memungut iuran lewat dalih paguyuban. Di SD Negeri Kendalpayak, Pakisaji, misalnya, hal ini terjadi, dan saya yakin bukan satu-satunya,” ujarnya.
Praktik ini, lanjutnya, membuka ruang bagi oknum sekolah menjadikannya ladang pemasukan pribadi. Akibatnya, akses pendidikan semakin tertutup bagi rakyat kecil.
“Kalau dibiarkan, pendidikan di Kabupaten Malang akan jadi barang mewah. Anak-anak miskin hanya akan melihat dari luar pagar sekolah, menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri,” pungkas Wiwid.
Pewarta : Kiswara
