SUARAMALANG.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memperketat sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sekitar 80 sekolah swasta kategori elite kini tidak lagi masuk daftar penerima MBG.
Kepala BGN Sudaryono menyebut kebijakan itu menyasar sekolah yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan makan siswanya secara mandiri.
“Kita sudah sisir sekarang ini beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite saya kira tidak membutuhkan MBG,” kata Sudaryono di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Sudaryono, BGN telah mengeluarkan sekitar 80 sekolah dari daftar penerima MBG di seluruh Indonesia.
Sejumlah sekolah berasrama juga masuk dalam penataan tersebut karena telah memiliki mekanisme pemenuhan kebutuhan makan siswa.
Sudaryono menyebut SMA Taruna Nusantara dan Kemala Bhayangkari sebagai contoh sekolah yang tidak menerima alokasi MBG.
“Itu ada 80-an sekolah se-Indonesia yang kemudian sekolah swasta khususnya, itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG,” ujarnya.
JIS dan Cikal Masuk Daftar Pengecualian
BGN juga memasukkan sejumlah sekolah swasta ternama dalam sistem pengecekan penerima MBG.
Sudaryono menyebut Jakarta Intercultural School (JIS) dan Cikal sebagai contoh sekolah yang tidak memperoleh alokasi.
“Misalnya masukkan aja sekolah misalnya JIS, atau Cikal, atau Taruna Nusantara, atau Kemala Bhayangkari,” kata Sudaryono.
Masyarakat dapat mengecek status sekolah melalui sistem Radar MBG yang disediakan BGN.
Jika sekolah masuk daftar pengecualian, sistem akan menampilkan keterangan tidak mendapatkan alokasi MBG.
BGN Mulai Menyisir Penerima MBG
Penataan sekolah elite menjadi bagian dari penyisiran penerima manfaat program MBG.
BGN juga menemukan indikasi data penerima ganda dalam jumlah besar selama proses tersebut.
Sudaryono menyebut terdapat sekitar enam juta data yang masih perlu BGN sisir.
Data ganda itu antara lain muncul ketika seorang siswa tercatat sebagai pelajar sekaligus santri.
“Jadi ada double-double itu semua kita sisir. Itu ada sekitar 6 jutaan,” ujarnya.
BGN juga menemukan 414 dapur yang belum beroperasi tetapi telah menerima penyaluran dana.
Menurut Sudaryono, BGN telah menarik kembali dana tersebut dan mengembalikannya ke kas negara.
Total dana yang kembali ke kas negara mencapai Rp311 miliar.
Penataan ini menunjukkan pemerintah mulai mengarahkan MBG kepada kelompok yang dinilai paling membutuhkan.
BGN sekaligus berupaya menekan potensi pemborosan melalui pembenahan data dan evaluasi penerima manfaat.
