SUARAMALANG.COM, Kabupaten Malang – Pemuda di Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, didorong mengambil peran aktif dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui aksi kolaboratif kepemudaan bertajuk “Karang Taruna Menuju Kecamatan Tanggap, Tangkas, dan Tangguh Bencana” yang dicanangkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang Rodhiyah Ahla Samar.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (16/9/2026) itu menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat di wilayah Malang Selatan. Tirtoyudo memiliki karakteristik wilayah yang menghadapi potensi bencana seperti tanah longsor dan banjir.
Rodhiyah mengatakan keterlibatan pemuda diperlukan karena kesiapsiagaan bencana tidak hanya membutuhkan respons ketika bencana terjadi. Karang taruna diharapkan dapat terlibat sejak tahap pencegahan, penanganan keadaan darurat, hingga pemulihan masyarakat terdampak.
Tiga Pilar: Tanggap, Tangkas, dan Tangguh
Konsep yang diperkenalkan dalam program tersebut bertumpu pada tiga pilar, yakni tanggap, tangkas, dan tangguh. Ketiganya menggambarkan peran pemuda dalam setiap tahapan penanggulangan bencana.
Pada tahap prabencana, unsur tanggap diarahkan pada penguatan deteksi dini serta penyebaran informasi mengenai potensi bahaya kepada masyarakat. Ketika keadaan darurat terjadi, unsur tangkas menekankan kecepatan dalam proses evakuasi.
Sementara pada tahap pascabencana, unsur tangguh difokuskan pada pemulihan fisik dan mental masyarakat yang terdampak.
“Kita harus mengubah paradigma. Pemuda melalui karang taruna harus menjadi garda terdepan dalam memetakan potensi bahaya dan menyebarkan informasi mitigasi agar masyarakat tidak gagap saat ancaman datang,” ujar Rodhiyah.
Penguatan mitigasi bencana tersebut juga diarahkan agar pemuda tidak sekadar menjadi penerima informasi, tetapi mampu berperan dalam mengenali risiko di lingkungan masing-masing.
Pemuda Akan Petakan Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Sebagai langkah awal, anggota karang taruna akan dilibatkan dalam pemetaan kerawanan bencana secara partisipatif. Pemetaan dilakukan dengan mempertimbangkan sejarah kebencanaan serta kondisi wilayah setempat.
Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk menentukan jalur evakuasi yang lebih aman dan titik kumpul utama, mulai dari tingkat rukun warga (RW) hingga desa.
Menurut Rodhiyah, pemetaan berbasis masyarakat penting karena warga setempat memiliki pengetahuan mengenai kondisi lingkungan dan potensi risiko di wilayahnya. Informasi tersebut kemudian dapat menjadi bagian dari perencanaan kesiapsiagaan di tingkat lokal.
“Peta tersebut nantinya juga akan digunakan untuk menentukan jalur evakuasi paling aman serta titik kumpul utama mulai di tingkat RW hingga desa,” tuturnya.
Program tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana. Regulasi itu menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, mulai dari tahap prabencana, tanggap darurat hingga pascabencana.
Akses Informasi Perda Diperluas
Selain penguatan kesiapsiagaan masyarakat, akses terhadap informasi produk hukum daerah juga menjadi perhatian. Masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai perda dan produk hukum lainnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Malang.
Informasi tersebut juga disebarluaskan melalui sejumlah platform media sosial, termasuk Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Upaya memperluas akses publik terhadap produk hukum tersebut turut ditandai dengan peresmian program Warung Kopi Perda pada Kamis (17/9/2026).
Melalui keterlibatan pemuda, pemetaan risiko, serta penyebaran informasi mitigasi, gerakan tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat Kabupaten Malang dalam menghadapi potensi bencana di tingkat lokal.
