SUARAMALANG.COM – Pergantian pimpinan di pusat komunikasi pemerintahan kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala BAKOM pada 2 Oktober 2026.
Perubahan tersebut menarik bukan hanya dari sisi politik. Bagi masyarakat dan dunia usaha, kesinambungan komunikasi pemerintah penting karena kebijakan ekonomi, program pemerintah, hingga arah kebijakan Presiden perlu disampaikan secara jelas dan konsisten.
Empat Figur Memimpin Fungsi Komunikasi Pemerintah
Sejak terbentuknya Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) pada Agustus 2024, fungsi komunikasi di lingkar pemerintahan Presiden Prabowo telah dipimpin empat figur, yakni Hasan Nasbi, Angga Raka Prabowo, Muhammad Qodari, dan kini Syahganda Nainggolan.
Hasan Nasbi memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan sejak 19 Agustus 2024 hingga perubahan kelembagaan pada September 2025. Setelah itu, Angga Raka Prabowo memimpin BAKOM sekitar tujuh bulan sebelum Muhammad Qodari menggantikannya pada April 2026.
Qodari kemudian memimpin sekitar lima bulan sebelum Syahganda dilantik pada 2 Oktober 2026. Jika dihitung sejak Agustus 2024, terdapat empat figur dalam sekitar 25 bulan. Rata-rata masa kepemimpinan masing-masing berada di kisaran delapan bulan.
Perhitungan tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa pergantian terjadi karena kegagalan pejabat sebelumnya. Pengangkatan dan pergantian pejabat merupakan kewenangan Presiden serta dapat dipengaruhi berbagai pertimbangan politik dan administratif.
Komunikasi Pemerintah Tak Sekadar Soal Publikasi
Peran lembaga komunikasi Presiden memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar menyampaikan pernyataan kepada media. Perpres Nomor 82 Tahun 2024 mengatur Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagai lembaga yang memberikan dukungan kepada Presiden dalam komunikasi dan informasi mengenai kebijakan strategis serta program prioritas.
Artinya, komunikasi pemerintah berada di titik temu antara kebijakan, media, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Dalam konteks ekonomi, informasi yang jelas menjadi penting ketika pemerintah menyampaikan arah kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha, investasi, tenaga kerja, perdagangan, maupun daya beli masyarakat.
Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan Syahganda dan Fadli juga meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana. Pemerintah tidak hanya diminta menjelaskan apa yang dikerjakan, tetapi juga alasan dan arah di balik setiap kebijakan.
Prabowo juga meminta BAKOM menampung keluhan dan kritik masyarakat untuk diteruskan kepada kementerian, lembaga terkait, termasuk Presiden.
Pola komunikasi seperti ini menunjukkan bahwa arus informasi seharusnya tidak hanya berjalan satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Masukan dari publik juga perlu kembali menjadi informasi bagi pemerintah.
Tantangan Baru: Menjaga Konsistensi Komunikasi
Persoalan penting berikutnya adalah kesinambungan. Pergantian pimpinan yang relatif cepat dapat menjadi tantangan bagi lembaga komunikasi untuk menjaga strategi, jaringan, pemahaman isu, dan pola koordinasi agar tidak selalu berubah mengikuti pergantian figur.
Dalam dunia usaha, kepastian informasi menjadi salah satu kebutuhan penting ketika pelaku ekonomi membaca arah kebijakan pemerintah. Karena itu, komunikasi yang konsisten dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha memahami kebijakan tanpa harus menghadapi perubahan pesan yang membingungkan.
Namun, dua referensi tersebut belum menyediakan data yang dapat mengukur dampak pergantian pimpinan BAKOM terhadap investasi, pasar, konsumsi, atau indikator ekonomi lainnya. Karena itu, hubungan tersebut belum dapat disebut sebagai dampak ekonomi langsung.
Yang terlihat adalah kebutuhan membangun sistem komunikasi yang memiliki memori kelembagaan. Pergantian pejabat dapat terjadi, tetapi strategi, pengetahuan isu, koordinasi antarlembaga, dan mekanisme mendengar kritik publik tetap perlu berjalan.
Tantangan Syahganda dan Fadli akhirnya bukan hanya bagaimana membuat pemerintah lebih banyak berbicara. Tantangannya adalah memastikan kebijakan dapat dipahami, kritik masyarakat dapat diteruskan, dan informasi pemerintah tetap konsisten ketika masyarakat maupun dunia usaha membutuhkan kejelasan.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai BAKOM tidak berhenti pada siapa yang menjadi kepala. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pergantian tersebut mampu menghasilkan sistem komunikasi pemerintah yang lebih terbuka, responsif, dan berkesinambungan.
