Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencatat area terdampak mencapai sekitar 11.404 hektare. Angka itu menunjukkan persoalan karhutla tidak selesai hanya dengan memadamkan titik api.
KLH masih menjalankan verifikasi lapangan terhadap sejumlah badan usaha. Petugas juga memasang plang pengawasan pada lokasi yang masuk dalam penanganan.
21 Badan Usaha Tersebar di Tujuh Provinsi
Data KLH per 2 September 2026 mencatat tujuh badan usaha berada di Kalimantan Barat. Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan masing-masing mencatat empat badan usaha.
Kalimantan Tengah menyusul dengan tiga badan usaha. Sementara Kalimantan Timur, Lampung, dan Riau masing-masing mencatat satu badan usaha.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan lanjutan setelah proses pemadaman. Verifikasi harus mampu menjelaskan hubungan aktivitas badan usaha dengan lokasi kebakaran secara terang.
Penegakan Hukum Diminta Terbuka
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah membuka perkembangan proses tersebut kepada masyarakat. Ia menilai publik perlu mengetahui langkah hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.
“Perkembangan upaya penegakan hukum maupun pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap karhutla perlu terus disampaikan ke publik,” kata Puan di Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Puan, penegakan hukum harus mengikuti hasil verifikasi dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut juga perlu berjalan transparan agar masyarakat dapat mengawasi perkembangannya.
Di luar persoalan hukum, karhutla juga membawa dampak langsung bagi masyarakat. Asap dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga aktivitas ekonomi.
“Asap yang muncul dari karhutla dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, pendidikan, transportasi, bahkan berpotensi menimbulkan dampak lintas wilayah,” ujar Puan.
Puan meminta pemerintah memperkuat koordinasi pusat dan daerah bersama aparat, masyarakat, serta pengelola kawasan. Ia juga mendorong peta jalan pencegahan agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun.
“Yang pasti, keselamatan dan kesehatan warga harus menjadi indikator utama penanganan karhutla,” katanya.
