Mahkamah Konstitusi

Politik  

MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Rakyat, Gugatan Mahasiswa Tidak Diterima

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Penegasan tersebut disampaikan dalam putusan perkara Nomor 195/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada Senin (29/6). Ketua MK Suhartoyo menyatakan permohonan uji materi terhadap Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,…

BEM UI Gugat Anggaran MBG Masuk Pos Pendidikan, Ajukan Amicus Curiae ke MK
Ahli Tegaskan Konstitusi Tidak Menempatkan TNI sebagai Aktor Pembangunan
Merasa Dirugikan, Pasutri Pekerja Online Gugat Aturan Penghangusan Kuota Internet di MK
Nasional  

Merasa Dirugikan, Pasutri Pekerja Online Gugat Aturan Penghangusan Kuota Internet di MK

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Kebijakan penghangusan sisa kuota internet oleh operator seluler resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh pasangan suami istri Didi Supandi dan Wahyu Triana Sari yang menilai praktik tersebut merugikan konsumen dan mengancam keberlangsungan mata pencaharian pekerja digital. Gugatan tersebut diajukan melalui mekanisme uji materiil terhadap Pasal 71 angka 2 Undang-undang Nomor 6 Tahun…

MK Tegas Tolak Usulan Masa Jabatan Kapolri Ikut Presiden, Ini Pertimbangan Lengkapnya
Nasional  

MK Tegas Tolak Usulan Masa Jabatan Kapolri Ikut Presiden, Ini Pertimbangan Lengkapnya

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) mengetuk putusan penting yang mempertegas posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi profesional dan independen dalam sidang pleno yang digelar Kamis (13/11/2025). Putusan ini sekaligus menolak upaya uji materi yang menginginkan masa jabatan Kapolri berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden. Ketua MK Suhartoyo membacakan amar “Menolak permohonan para pemohon…

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Harus Mundur atau Pensiun
Nasional  

MK Putuskan Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan Sipil, Harus Mundur atau Pensiun

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi memutuskan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan sipil wajib mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Putusan tersebut diambil dalam sidang pleno pembacaan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang digelar di ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025). Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo, Mahkamah menyatakan mengabulkan…

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun
Nasional, Pemerintahan  

MK Wajibkan Pemerintah dan DPR Bentuk Lembaga Independen Pengawas ASN dalam Dua Tahun

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta – Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan sistem merit dan perilaku aparatur sipil negara dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan. Perintah itu tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (9/10/2025). Ketua Mahkamah Konstitusi…

Kontroversi Pensiun Seumur Hidup DPR Digugat ke MK: Antara Hak Istimewa dan Beban APBN
Nasional, Politik  

Kontroversi Pensiun Seumur Hidup DPR Digugat ke MK: Antara Hak Istimewa dan Beban APBN

Pewarta : *M.Nan Editor : M.AlKatiri

SUARAMALANG.COM, Jakarta — Gugatan konstitusional terhadap tunjangan pensiun anggota DPR mencuat ke ruang publik setelah dua warga, psikolog senior dr. Lita Linggayani Gading dan pengacara konstitusional Syamsul Jahidin, resmi mendaftarkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Perkara tersebut teregister dengan nomor 176/PUU-XXIII/2025. Keduanya menilai pemberian pensiun seumur hidup bagi…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.

Iklan