SUARAMALANG.COM, Kota Malang – Ratusan massa dari Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu membawa 17 tuntutan dalam aksi di kawasan Kayutangan, Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang, Jumat (28/8/2026).
Massa menyoroti sejumlah persoalan nasional, mulai dari militerisme ruang sipil, pemutusan hubungan kerja, konflik agraria, hingga penegakan hukum.
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB dengan mengusung tema “Indonesia Sekarat, Lawan Militerisme, Bangun Persatuan Rakyat”. Massa mengenakan pakaian berwarna hitam selama menyampaikan aspirasi.
Militerisme Ruang Sipil Jadi Sorotan
Koordinator Aksi Aliansi Rakyat Bangkit Bersatu, Eko, menyebut penguatan peran militer dalam ruang sipil menjadi salah satu persoalan utama yang mereka soroti.
Menurut dia, pemerintah perlu menghentikan perluasan fungsi militer di luar tugas pertahanan negara. Massa juga menuntut TNI kembali fokus menjalankan perannya di lingkungan pertahanan.
“Kami memandang hari ini negara Indonesia sedang sekarat oleh tingkah laku pemerintah dan juga terkait dengan masifnya fungsi militer di ranah sipil,” ujar Eko.
Selain isu militerisme, massa menuntut pemerintah menghentikan PHK massal serta membuka lapangan pekerjaan dengan standar upah layak bagi pekerja.
Mereka juga mendesak pemerintah menekan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak yang dianggap terus membebani masyarakat.
Agraria, Pendidikan hingga Lingkungan Masuk Tuntutan
Dalam isu agraria, massa menuntut pemerintah menjalankan reforma agraria secara nyata. Mereka juga meminta penghentian kriminalisasi terhadap petani dan masyarakat adat.
Aliansi tersebut turut mendesak pemerintah segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Mereka meminta negara menghentikan intimidasi dan kekerasan terhadap perempuan yang memperjuangkan hak atas tanah.
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap proyek strategis nasional yang mereka nilai berpotensi mengeksploitasi lingkungan dan merugikan masyarakat, termasuk di Papua.
Pendidikan turut menjadi bagian dari daftar tuntutan. Massa meminta pemerintah menghentikan praktik neoliberalisme pendidikan dan merevisi UU Sistem Pendidikan Nasional.
Mereka mendorong sistem pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, kerakyatan, dan feminis. Pemerintah juga mereka desak mempercepat penanganan bencana serta memberikan keadilan bagi para korban.
Dalam tuntutan lain, massa meminta aparat mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Aksi Dikaitkan dengan Prahara Agustus 2025
Aksi di Kayutangan itu juga menjadi momentum peringatan satu tahun peristiwa yang mereka sebut sebagai Prahara Agustus 2025. Eko menyebut peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan berbagai elemen kembali turun ke jalan.
“Hari ini kami melaksanakan aksi untuk memperingati satu tahun terjadinya Prahara Agustus 2025 yang mengakibatkan penangkapan aktivis dan pemuda yang terbesar di sepanjang reformasi,” katanya.
Massa menuntut pengusutan terhadap pelaku pembunuhan 13 korban perlawanan Agustus 2025. Mereka juga meminta pemerintah membebaskan seluruh pihak yang mereka sebut sebagai tahanan politik.
Eko mengatakan aliansi tersebut menghimpun berbagai kelompok masyarakat. Peserta aksi berasal dari unsur mahasiswa, pemuda, buruh, hingga masyarakat miskin perkotaan.
“Kami dari satu aliansi yang sama, namun elemennya dari mahasiswa, pemuda, buruh, dan rakyat miskin kota,” tandasnya.
