SUARAMALANG.COM, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait mekanisme penganggaran program tersebut. Lembaga tersebut menegaskan siap menjalankan setiap kebijakan pemerintah sebagai tindak lanjut atas putusan itu.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan lembaganya berada pada tataran operasional. Karena itu, seluruh pelaksanaan Program MBG akan mengikuti kebijakan pemerintah melalui mekanisme penganggaran yang berlaku.
BGN Fokus Menjalankan Program
“Kami adalah lembaga pemerintah di tingkat operasional. Apa pun keputusan negara dan kebijakan pemerintah nantinya, kami akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas kami adalah memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan optimal untuk masyarakat,” ujar Sudaryono, Jumat (31/7).
Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menjelaskan, kewenangan mengenai penganggaran berada di tangan pemerintah melalui koordinasi sejumlah kementerian dan lembaga. Sementara itu, BGN akan tetap berfokus memastikan program berjalan sesuai target dan manfaatnya dapat diterima masyarakat.
“Alokasi anggaran untuk Program MBG akan digunakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Perluasan Layanan dan Penanganan Stunting
Sudaryono memastikan pelaksanaan Program MBG yang telah berjalan di berbagai daerah tetap berlangsung normal. BGN juga terus menyelaraskan data bersama kementerian terkait untuk mempercepat perluasan layanan.
Menurutnya, langkah tersebut diprioritaskan bagi daerah yang memiliki prevalensi stunting tinggi. Dengan demikian, intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Ajak Masyarakat Dukung Program MBG
Di akhir keterangannya, Sudaryono mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang lebih berkualitas.
Ia menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi seluruh pihak dengan mengedepankan optimisme, data, dan akal sehat dalam menyikapi setiap kebijakan yang dijalankan.
