SUARAMALANG.COM – Polemik data desil kesejahteraan kini menyeret pemerintah ke dalam sorotan publik. Istana akhirnya mengakui perlunya evaluasi setelah muncul dugaan ketidaksesuaian antara klasifikasi pemerintah dan kondisi ekonomi warga.
Masalah tersebut tidak berhenti pada perdebatan angka statistik. Perubahan status desil bahkan berpotensi menentukan apakah masyarakat masih dapat mengakses bantuan pendidikan dan program perlindungan sosial.
Istana Akui Data Masih Dievaluasi
Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi data desil. Evaluasi itu muncul setelah publik mempertanyakan ketepatan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat.
“Ini sedang dievaluasi ya. Tadi kan sudah disampaikan Bu Rieke Diah Pitaloka itu tentang itu ya,” kata Bambang usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Bambang mengaku pemerintah belum dapat memastikan penyebab munculnya persoalan tersebut. Pemerintah masih akan menelusuri dasar pengelompokan masyarakat dalam setiap kategori desil.
“Nanti di BPS akan kita lihat lagi. Kita belum tahu juga sampai sekarang apa dasarnya dan sebagainya,” ujarnya.
Ia berharap evaluasi tersebut menghasilkan perbaikan data. Pemerintah juga membuka kemungkinan membentuk tim lintas lembaga untuk mengkaji persoalan yang kini memicu keresahan masyarakat.
“Pastinya akan dibentuk antar lembaga, dari BPS, Bappenas dan sebagainya. Tunggu saja nanti,” kata Bambang.
Buruh Bergaji UMR Mengaku Masuk Kelompok Kaya
Polemik menguat setelah sejumlah buruh bergaji setara upah minimum menemukan klasifikasi ekonomi yang mengejutkan. Sebagian justru tercatat masuk kelompok desil atas, yang identik dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menilai kondisi tersebut menunjukkan persoalan serius dalam metode penghitungan. Presiden KSPI Said Iqbal bahkan meminta pemerintah tidak menggunakan data tersebut sebelum melakukan pembenahan.
“Tanggapan KSPI dan Partai Buruh: ngawur. Enggak usah dipakai itu desil,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers, Sabtu (29/8/2026).
Menurut Said, pengelompokan tersebut sulit diterima ketika pekerja bergaji sekitar Rp3 juta masuk desil sembilan atau sepuluh. Padahal, kelompok tersebut secara umum menggambarkan lapisan masyarakat dengan kondisi ekonomi lebih tinggi.
“Upahnya tiga juta masuk desil 10. Desil 10 itu orang kaya. Bahkan upah minimum masuk desil 9 dan desil 10,” ujarnya.
Ketika Kesalahan Data Bisa Mengancam Masa Depan Mahasiswa
Polemik desil juga memperlihatkan dampak yang lebih nyata daripada sekadar kesalahan administrasi. Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya, Diandrea Fristi, mengaku kehilangan peluang beasiswa setelah status desil keluarganya berubah.
Diandrea sempat tercatat berada pada desil dua. Namun, status tersebut kemudian berubah menjadi kelompok desil enam hingga sepuluh saat ia kembali mengajukan bantuan pendidikan.
“Alhamdulillah desil saya 2, cuma tiba-tiba desilnya itu jadi 6 sampai 10,” kata Diandrea dalam laporan Liputan6 SCTV, Rabu (26/8/2026).
Perubahan itu membuat keluarganya menghadapi persoalan serius untuk membiayai kuliah. Sang ayah menjadi satu-satunya sumber pemasukan keluarga dengan bekerja sebagai kuli pengantar galon air isi ulang.
Keluarga tersebut bahkan sempat berutang dan berjualan gantungan kunci untuk memenuhi biaya kuliah sekitar Rp4 juta. Kasus itu menunjukkan satu perubahan angka dapat membawa konsekuensi langsung bagi kehidupan warga.
Pemerintah kini menghadapi pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa data statistik benar-benar membaca kondisi masyarakat. Sebab, ketika orang miskin tercatat sebagai kelompok mampu, negara bukan hanya salah menghitung angka, tetapi berpotensi salah menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan.
