SUARAMALANG.COM – Hutan di Sumatera dan Kalimantan terus menghadapi tekanan besar. Di saat yang sama, kelapa sawit tetap menjadi salah satu mesin ekonomi terbesar Indonesia.
Di sinilah paradoks itu muncul. Ketika sawit menghasilkan uang dalam jumlah besar, masyarakat sering menanggung risiko saat lingkungan mulai rusak.
Data Auriga Nusantara mencatat deforestasi Indonesia mencapai 433.751 hektare sepanjang 2025. Angka itu melonjak 66 persen dibandingkan 2024.
Kalimantan kembali mencatat kawasan dengan deforestasi terbesar. Sejumlah provinsi di Sumatera juga masuk dalam kelompok daerah dengan kehilangan hutan tertinggi.
Sawit Menghasilkan Uang, Hutan Terus Kehilangan Ruang
Pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap besarnya peran sawit. Industri ini menyumbang sekitar 3,5 persen terhadap produk domestik bruto nasional.
Pada 2025, nilai ekspor produk sawit mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Produksi sawit juga menopang kebutuhan pangan, energi, dan industri.
Angka-angka itu menjelaskan mengapa sawit terus dipertahankan sebagai komoditas strategis. Namun pertanyaan pentingnya, apakah pertumbuhan itu selalu berjalan tanpa mengorbankan hutan?
Jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Tidak semua hutan yang hilang langsung berubah menjadi kebun sawit.
Pertambangan, pembalakan, pembangunan infrastruktur, kebakaran, dan pembukaan perkebunan lain juga ikut mendorong deforestasi. Namun sawit tetap berada dalam sorotan karena kebutuhan lahannya sangat besar.
Auriga Nusantara bahkan mendokumentasikan pembukaan hutan untuk pembangunan kebun sawit di dalam sebuah konsesi di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Temuan itu menunjukkan tekanan terhadap hutan belum sepenuhnya berhenti.
Ketika Hutan Hilang, Alam Mulai Mengirim Tagihan
Masalahnya tidak berhenti ketika pohon tumbang. Hutan yang hilang juga mengubah cara sebuah wilayah menyimpan dan mengalirkan air.
Ketika hujan turun, hutan membantu tanah menyerap air. Saat tutupan hutan berkurang, air lebih mudah mengalir cepat ke sungai dan permukiman.
Akibatnya, risiko banjir dapat meningkat, terutama ketika kerusakan terjadi di wilayah hulu dan daerah aliran sungai. Masyarakat kemudian menghadapi rumah terendam, lahan rusak, hingga aktivitas ekonomi yang terganggu.
Persoalan menjadi lebih berbahaya ketika pembukaan lahan menyentuh gambut. Lahan gambut yang dikeringkan menjadi lebih mudah terbakar saat musim kemarau.
Laporan ilmiah IPCC mencatat pengeringan dan deforestasi gambut dapat menurunkan muka air serta meningkatkan emisi karbon. Kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran.
Artinya, keuntungan dari sebuah komoditas dapat tercipta dalam waktu singkat. Namun dampak kerusakan lingkungan bisa terus dibayar masyarakat selama bertahun-tahun.
Siapa yang Menikmati Untung, Siapa yang Membayar Kerugian?
Di titik inilah persoalan sawit dan deforestasi perlu dilihat lebih jujur. Pertanyaannya bukan sekadar apakah Indonesia membutuhkan sawit atau tidak.
Sawit jelas memberi pekerjaan, devisa, dan pendapatan bagi negara serta jutaan masyarakat. Namun negara harus memastikan keuntungan itu tidak lahir dari kerusakan yang kemudian dibayar publik.
Ketika kebakaran terjadi, negara mengeluarkan biaya pemadaman. Ketika banjir datang, pemerintah juga mengeluarkan anggaran untuk tanggap darurat dan pemulihan.
Masyarakat bahkan sering membayar harga lebih mahal. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, kesehatan, sumber air, dan rasa aman.
Di sisi lain, keuntungan ekonomi dari perubahan lahan tidak selalu kembali secara langsung kepada warga yang terdampak. Inilah yang membuat persoalan deforestasi tidak cukup dijawab dengan slogan pembangunan berkelanjutan.
Indonesia membutuhkan sawit, tetapi Indonesia juga membutuhkan hutan. Keduanya tidak seharusnya terus ditempatkan sebagai dua pilihan yang saling mematikan.
Pemerintah kini menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah ekspansi ekonomi harus terus mencari lahan baru, atau justru meningkatkan hasil dari kebun yang sudah ada?
Sebab selama membuka hutan masih lebih mudah dan lebih menguntungkan daripada menjaga hutan, tekanan terhadap Sumatera dan Kalimantan tidak akan benar-benar hilang. Dan ketika alam mulai menagih kerusakan itu, masyarakat lagi-lagi berpotensi menjadi pihak yang pertama membayar harganya.
