SUARAMALANG.COM, Jakarta – Hanya sehari setelah resmi memegang jabatan Kapolri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto langsung melakukan perombakan besar di tubuh Polri. Sebanyak 88 perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) dimutasi, termasuk 14 pejabat utama Mabes Polri dan 19 Kapolda.
Besarnya jumlah pejabat yang bergeser membuat mutasi ini lebih dari sekadar pergantian rutin. Langkah tersebut menjadi keputusan organisasi pertama yang menunjukkan bagaimana Kapolri baru mulai menyusun formasi kepemimpinannya.
Mutasi tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Dari 88 personel yang masuk daftar, 70 di antaranya mendapatkan promosi atau menempati jabatan baru.
Bukan Sekadar Ganti Kapolda
Perubahan kali ini menyentuh sejumlah titik strategis di Mabes Polri. Asep Edi Suheri bergeser dari Kapolda Metro Jaya menjadi Irwasum Polri. Posisi Kabareskrim diberikan kepada Asep Safrudin, sedangkan Hery Herjawan dipercaya sebagai Kabaharkam.
Dedy Kusuma Bakti ditunjuk sebagai Kabaintelkam. Rudi Darmoko menjadi Kalemdiklat Polri, sementara Andik Setiyono mendapat tugas sebagai Astamarena Kapolri. Pergantian juga terjadi pada posisi Kadivpropam, Kadensus 88, Aslog, As SDM, Kadivkum, dan sejumlah jabatan strategis lainnya.
Di tingkat kewilayahan, 19 jabatan Kapolda ikut berubah. Jawa Timur termasuk salah satu wilayah yang mengalami pergantian. Irjen Pol Dekananto Eko Purwono dipercaya menjadi Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Nanang Avianto yang mendapat penugasan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I.
Pergantian tersebut membuat dampaknya tidak hanya terasa di Jakarta. Formasi baru itu akan diterjemahkan ke dalam kebijakan dan pola kerja kepolisian di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur dan Malang Raya.
Konsolidasi Awal atau Perubahan Arah?
Polri menyebut mutasi tersebut sebagai bagian dari dinamika organisasi, pembinaan karier, penyegaran, dan kebutuhan institusi. Karopenmas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu bahkan menyebut percepatan tersebut diperlukan untuk menjawab dinamika yang dibutuhkan masyarakat.
Namun, dari sudut pandang organisasi, waktu pelaksanaannya menarik untuk dicermati. Suyudi baru dilantik sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026 dan pada 2 Oktober surat telegram mutasi diterbitkan.
Kecepatan tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempercepat konsolidasi internal pada awal masa kepemimpinan. Kapolri memiliki kebutuhan untuk memastikan posisi-posisi strategis di Mabes maupun kewilayahan diisi oleh pejabat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan agenda kepemimpinannya.
Tetapi, fakta tersebut belum cukup untuk menyimpulkan adanya motif politik tertentu di balik seluruh mutasi. Tidak ada keterangan resmi yang menghubungkan rotasi 88 perwira tersebut dengan kepentingan politik tertentu.
Justru karena itu, pertanyaan yang lebih relevan adalah bagaimana formasi baru tersebut akan bekerja. Apakah pergantian pejabat mampu mempercepat pembenahan organisasi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjawab persoalan keamanan yang berkembang?
Komisi III DPR juga melihat mutasi tersebut sebagai bagian dari langkah untuk memperkuat dan mengoptimalkan kinerja Polri. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni mengatakan jajaran baru diharapkan mampu memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat.
Jatim dan Malang Menunggu Efek Formasi Baru
Bagi masyarakat Jawa Timur, salah satu perubahan yang patut diperhatikan adalah pergantian Kapolda Jatim. Posisi tersebut kini dipegang Irjen Pol Dekananto Eko Purwono.
Pergantian pimpinan di tingkat Polda penting karena Polda memiliki peran dalam menjaga keamanan wilayah sekaligus mengoordinasikan jajaran kepolisian di tingkat kabupaten dan kota.
Bagi Malang Raya, perhatian berikutnya bukan sekadar siapa pejabat yang baru menduduki posisi strategis tersebut. Yang lebih penting adalah bagaimana perubahan di tingkat Polda diterjemahkan menjadi kebijakan yang dirasakan masyarakat di tingkat lokal.
Malang merupakan kawasan dengan aktivitas pendidikan, pariwisata, perdagangan, ekonomi kreatif, dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Stabilitas keamanan menjadi salah satu faktor yang menopang aktivitas tersebut.
Karena itu, formasi baru Polri akan diuji bukan dari banyaknya nama yang bergeser, tetapi dari kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Penanganan kriminalitas, keamanan ruang publik, kemacetan, pengamanan kawasan wisata, perlindungan masyarakat, hingga respons terhadap persoalan digital akan menjadi bagian dari ukuran tersebut.
Di tingkat nasional, pergantian 88 Pati dan Pamen juga membuka babak baru hubungan antara pucuk pimpinan Polri, jajaran internal, pemerintah, dan masyarakat. Kapolri baru kini memiliki formasi awal yang harus bekerja cepat sekaligus menjaga kesinambungan program yang sudah berjalan.
Pada akhirnya, mutasi besar-besaran ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa Suyudi ingin bergerak cepat pada awal masa kepemimpinannya. Tetapi ukuran keberhasilannya baru dapat terlihat setelah formasi baru tersebut bekerja.
Daftar nama dan jabatan mungkin menjadi berita hari ini. Namun bagi publik, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang berubah setelah mereka menempati kursi baru.
