SUARAMALANG.COM, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Porsi tersebut naik dari 20 persen pada 2026 dan menjadi bagian dari fokus peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan kebijakan tersebut seusai menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027 di Gedung DPRD Surabaya, Selasa (29/9/2026).
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas RAPBD 2027
Eri mengatakan masukan, koreksi, dan saran dari fraksi DPRD akan menjadi bahan pembahasan lanjutan di tingkat komisi. Pemerintah perlu menentukan skala prioritas karena seluruh usulan tidak dapat ditampung sekaligus dalam anggaran yang tersedia.
“Semua koreksi, saran, dan arahan dari fraksi akan kita jawab. Setelah diparipurnakan, nanti dibahas bersama di komisi-komisi untuk menentukan skala prioritas. Karena kalau semua ditampung sekaligus, anggarannya tentu tidak cukup,” ujar Eri.
Dalam struktur RAPBD 2027, sektor kesehatan juga mendapat porsi hampir 20 persen. Eri menjelaskan alokasi besar untuk pendidikan dan kesehatan diarahkan untuk mendukung penanganan stunting, gizi buruk, kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM.
Prioritas tersebut menjadi bagian dari kebijakan Pemkot Surabaya dalam menangani kemiskinan, pendidikan, kesehatan, Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), dan pengurangan angka pengangguran terbuka.
Eri mengatakan penanganan kemiskinan juga berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menggambarkan capaian pembangunan manusia melalui sejumlah dimensi dasar.
Pemkot Surabaya Benahi Data Penerima Bantuan
Selain mengatur prioritas anggaran, Pemkot Surabaya melanjutkan pembenahan data kemiskinan melalui perbaikan desil. Proses tersebut melibatkan masyarakat di tingkat bawah untuk membantu menentukan warga yang menjadi prioritas penerima bantuan.
“Perbaikan desil terus berjalan dan kita bergerak bersama masyarakat. Masyarakat ikut menentukan yang menjadi prioritas di lingkungannya,” kata Eri.
Menurutnya, pelibatan masyarakat diperlukan agar bantuan sosial maupun pembangunan sarana-prasarana, seperti Rutilahu dan perbaikan jalan, lebih tepat sasaran. Ia menegaskan penentuan penerima manfaat harus berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya telah menyampaikan RAPBD 2027 kepada DPRD Kota Surabaya pada Senin (28/9/2026). Rancangan anggaran tersebut diproyeksikan mencapai Rp12,8 triliun.
