SUARAMALANG.COM, Jakarta – Menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, realisasi investasi Indonesia terus meningkat. Namun, CORE Indonesia menyoroti bahwa kenaikan investasi tersebut belum sepenuhnya diikuti penguatan lapangan kerja formal dan daya beli masyarakat.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Investasi tersebut melampaui target Rp1.905,6 triliun dan menyerap 2,71 juta tenaga kerja langsung.
Pada semester I 2026, realisasi investasi kembali mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka itu tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan mencakup 49,5 persen dari target investasi 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. BKPM mencatat investasi tersebut menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, naik 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Investasi Naik, Pekerjaan Formal Belum Seimbang
Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan besarnya nilai investasi tidak cukup menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Menurutnya, kualitas investasi juga perlu dilihat dari kemampuan menciptakan pekerjaan formal.
“Tingginya investasi ini tidak selalu sejalan dengan kecepatan penciptaan lapangan pekerjaan formal,” ujar Faisal, dikutip Minggu (27/9/2026).
Data BPS menunjukkan jumlah penduduk bekerja pada Februari 2026 mencapai 147,67 juta orang, bertambah 1,896 juta orang dibandingkan Februari 2025. Pada periode yang sama, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,68 persen dan rata-rata upah buruh mencapai Rp3,29 juta per bulan.
Faisal menyoroti struktur pasar kerja yang masih didominasi sektor informal. Ia menyebut sekitar 59 persen pekerja berada di sektor informal, sedangkan sekitar 41 persen berada di sektor formal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi belum otomatis mengubah struktur pekerjaan dalam skala yang sama.
Investasi semester I 2026 antara lain mengalir ke industri logam dasar dan barang logam, pertambangan, transportasi, pergudangan, telekomunikasi, serta properti. Investasi hilirisasi tercatat Rp300,1 triliun atau 29,7 persen dari total investasi nasional.
Informasi lain mengenai perkembangan ekonomi nasional menjadi penting untuk melihat keterkaitan investasi, kesempatan kerja, dan kondisi rumah tangga.
Upah Riil dan Daya Beli Kelas Menengah Jadi Sorotan
Persoalan ketenagakerjaan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. BPS mencatat inflasi Agustus 2026 sebesar 3,19 persen secara tahunan, meningkat dari 2,88 persen pada Juli. Inflasi inti berada di level 2,92 persen.
Faisal menilai kenaikan upah secara nominal belum otomatis meningkatkan daya beli. Ia menyebut upah riil, yakni pendapatan setelah memperhitungkan perubahan harga, cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan pada periode tertentu.
“Walaupun secara nominal terus meningkat, meski lambat, tingkat upah riilnya ini stagnan, bahkan dalam beberapa waktu mengalami penurunan,” kata Faisal.
Menurutnya, tekanan tersebut terutama dirasakan kelas menengah. Pertumbuhan pendapatan yang terbatas membuat pendapatan siap dibelanjakan atau disposable income rumah tangga semakin sempit.
Faisal juga menyebut sebagian masyarakat menggunakan tabungan untuk mempertahankan konsumsi. Ketika tabungan menipis, sebagian masyarakat kemudian mengandalkan utang, termasuk layanan PayLater.
Di sisi lain, konsumsi rumah tangga tetap menjadi komponen penting dalam perekonomian. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sementara konsumsi rumah tangga menyumbang 53,32 persen terhadap PDB. Ekonomi Indonesia secara kumulatif pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen.
Dengan demikian, evaluasi menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan investasi dan ekonomi, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut diterjemahkan menjadi pekerjaan formal, peningkatan pendapatan riil, dan penguatan daya beli rumah tangga.
Faisal menilai penguatan daya beli membutuhkan pertumbuhan pendapatan, peningkatan upah riil, serta penciptaan lapangan kerja formal yang lebih kuat agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Perbandingan indikator ekonomi tersebut juga perlu dibaca berdasarkan periode dan metodologi masing-masing sumber, sehingga kenaikan investasi, jumlah pekerjaan, upah, inflasi, dan konsumsi tidak serta-merta menunjukkan hubungan sebab-akibat secara langsung.
