SUARAMALANG.COM – Jepang mengerahkan tiga helikopter CH-47 untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Bantuan tersebut dikirim melalui kapal JS Kunisaki sebagai bagian dari kerja sama pertahanan dan bantuan bencana kedua negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bantuan Jepang merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Jepang. Ia meminta seluruh pihak ikut memperkuat upaya penanganan karhutla di dalam negeri.
“Untuk diketahui bahwa kami juga dalam kerja sama pertahanan dari negara-negara sahabat, juga kami menerima bantuan dari negara sahabat, Jepang, yang memberikan bantuan bilateral antara kedua Kementerian Pertahanan dalam bentuk mengirim pesawat untuk mengatasi kebakaran hutan di wilayah kita,” kata Sjafrie di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/8).
Tiga Helikopter Jepang Dibawa Kapal JS Kunisaki
Bantuan Jepang tidak datang dalam bentuk pesawat yang terbang langsung dari Jepang. Tiga helikopter CH-47 milik Pasukan Bela Diri Jepang dibawa menggunakan kapal pengangkut JS Kunisaki yang berangkat dari pangkalan Kure, Prefektur Hiroshima, pada Minggu (30/8).
Kementerian Pertahanan Jepang menyebut perjalanan kapal menuju Indonesia diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga dua minggu. Misi tersebut menjadi operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang melibatkan personel Pasukan Bela Diri Jepang.
Sekitar 350 personel Jepang disebut ikut dalam misi tersebut berdasarkan laporan Kyodo yang dikutip ANTARA. Sumber lain dari Kementerian Pertahanan Jepang menyebut sekitar 600 personel akan terlibat dalam keseluruhan pengerahan.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut kesepakatan pertahanan Indonesia-Jepang yang ditandatangani pada Mei. Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama bantuan kemanusiaan dan operasi penanggulangan bencana.
Hotspot Karhutla di Kalimantan Masih Tinggi
Bantuan Jepang datang ketika kebakaran hutan dan lahan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kalimantan. BNPB sebelumnya mencatat ribuan titik panas di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Dalam paparan BNPB pada Minggu (30/8), hotspot di Kalimantan Barat tercatat 3.824 titik atau bertambah 453 titik. Di Kalimantan Tengah, jumlah hotspot mencapai 5.391 titik setelah bertambah 876 titik.
Kalimantan Selatan mencatat 1.077 hotspot, meski jumlahnya turun 279 titik. BNPB juga melaporkan jarak pandang di tiga provinsi tersebut relatif rendah, berkisar 1 hingga 1,5 kilometer.
Karhutla juga masih terpantau di wilayah Sumatera. Riau mencatat 264 hotspot, Sumatera Selatan 804 titik, dan Jambi 135 titik berdasarkan laporan yang disampaikan BNPB.
Helikopter Jadi Tambahan Kekuatan Pemadaman
Sjafrie meminta seluruh pihak tidak hanya mengandalkan bantuan dari negara lain. Ia mendorong pengusaha yang memiliki peralatan pendukung untuk ikut mengerahkan sumber daya dalam penanganan karhutla.
“Tadi saya sudah kasih tahu, itu pengusaha-pengusaha yang punya alat berat, alutsista, helikopter water bombing,” ujar Sjafrie.
Di dalam negeri, pemerintah juga telah mengerahkan kemampuan udara untuk menangani titik panas. BNPB mencatat operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat menggunakan pesawat Cassa TNI AU, sementara helikopter dikerahkan untuk patroli udara dan water bombing.
Dukungan tiga CH-47 dari Jepang diharapkan menambah kapasitas operasi udara ketika helikopter tersebut tiba di Indonesia. Penggunaan helikopter menjadi penting untuk menjangkau wilayah kebakaran yang sulit ditangani hanya dengan operasi darat.
Jepang Pertama Kali Kirim SDF untuk Misi Pemadaman di Luar Negeri
Misi karhutla di Indonesia juga memiliki arti khusus bagi Jepang. Operasi ini menjadi misi pemadaman kebakaran luar negeri pertama yang dilakukan personel Pasukan Bela Diri Jepang.
Pengiriman tersebut menunjukkan peningkatan kerja sama Indonesia-Jepang dalam penanganan bencana. Bagi Indonesia, dukungan tersebut menambah sumber daya untuk menghadapi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
BNPB pada 31 Agustus 2026 masih mencatat enam kejadian baru karhutla dalam periode 30-31 Agustus di beberapa daerah, termasuk Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan penanganan kebakaran masih membutuhkan kesiapsiagaan lintas sektor.
Dengan tambahan dukungan internasional dan pengerahan sumber daya dalam negeri, pemerintah berupaya menekan dampak karhutla. Tantangannya kini adalah memastikan bantuan dan operasi pemadaman dapat diarahkan secara efektif ke wilayah dengan risiko kebakaran paling tinggi.
