Penolakan itu juga berujung pada blokade Jalan Raden Intan. Akibatnya, arus lalu lintas di salah satu ruas jalan vital tersebut sempat tersendat.
Ketegangan bahkan terjadi saat sopir angkot terlibat adu mulut dengan aparat kepolisian. Situasi kemudian mereda setelah sopir menepikan kendaraannya.
Sopir Angkot Minta Koridor 1 Dievaluasi
Front ASAM menyebut penolakan Koridor 2 berkaitan dengan persoalan Koridor 1. Mereka menilai sejumlah kesepakatan lama belum terealisasi.
Ketua Front ASAM Andre mengatakan, sekitar 494 sopir angkot atau mikrolet terdampak operasional Koridor 1. Dampak tersebut mencakup sopir di Kota Malang dan sebagian wilayah Kabupaten Malang.
Karena itu, para sopir meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 lebih dulu. Mereka menilai penambahan koridor baru belum tepat sebelum masalah tersebut mendapat penyelesaian.
Menurut Andre, pihaknya sudah membuka jalur koordinasi sejak Juli. Mereka lebih dahulu menyampaikan persoalan itu kepada Dishub Kota Malang.
Selanjutnya, Dishub Kota Malang mengarahkan para sopir untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada pemerintah provinsi. Front ASAM kemudian mengikuti audiensi dengan pihak provinsi.
Namun, Andre menyebut hasil audiensi itu belum berjalan sesuai harapan. Ia juga menyinggung notulensi yang memuat kesepakatan bersama pada 29 Juli 2023.
“Kami sudah berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Dishub Kota Malang. Kami diarahkan ke provinsi. Ketika di provinsi, kami sudah melakukan audiensi,” ujar Andre.
Kesepakatan Lama Dipertanyakan
Andre mempertanyakan tindak lanjut kesepakatan tersebut. Sebab, menurut dia, beberapa poin dalam kesepakatan belum terealisasi hingga kini.
“Di situ ada notulensi yang sudah tertuang dalam kesepakatan bersama pada tanggal 29 bulan 7 tahun 2023. Sampai detik ini tidak terealisasi,” tuturnya.
Selain kesepakatan, Front ASAM menyoroti jumlah halte Koridor 1. Mereka menilai penambahan halte di lapangan memengaruhi ruang operasional angkot.
Andre menyebut kondisi halte saat ini tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Karena itu, ia menilai keberadaan halte turut menambah beban sopir angkot.
“Kalau terkait halte, itu dari rekan-rekan yang selama ini di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Halte tersebut semakin banyak dan semakin merugikan rekan-rekan,” bebernya.
Dana Scraping dan Dana Abadi Dipertanyakan
Front ASAM juga mempertanyakan informasi tentang dana scraping. Andre menyebut informasi tersebut pernah disampaikan Dishub Kota Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Namun, menurut Andre, sopir yang mereka sebut terdampak tidak merasa menerima dana tersebut. Kondisi itu membuat Front ASAM meminta kejelasan terkait penyaluran dana.
“Adanya dana scraping, rekan-rekan tidak ada yang merasa menerima,” imbuhnya.
Andre juga menyinggung istilah dana abadi dalam pembahasan angkutan. Ia mengaku belum mengetahui pihak yang memberi maupun menerima dana tersebut.
“Dan adanya juga bahasa dari dana abadi, tapi di sini juga tidak tahu siapa yang memberi dan siapa yang menerima,” tandasnya.
ASAM Tolak Koridor 2 Sebelum Masalah Tuntas
Rangkaian persoalan tersebut membuat Front ASAM tetap menolak peluncuran Transjatim Koridor 2. Mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan Koridor 1 terlebih dahulu.
Andre menegaskan sikap tersebut menjadi dasar aksi penolakan para sopir angkot. Mereka ingin pemerintah memastikan persoalan lama mendapat kejelasan sebelum layanan baru berjalan.
“Rekan-rekan tidak mau meluncurnya Koridor 2 sebelum permasalahan Koridor 1 selesai,” pungkas Andre.
